JAKARTA, KabarPoliticall — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyeret tiga jenderal polisi menjadi tersangka. Perkara ini juga membuka lagi persoalan lama yang belum tuntas: Indonesia sampai sekarang belum memiliki undang-undang khusus tentang penyadapan.
Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) menetapkan mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, ketiganya diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.
Daftar sasarannya pun luas. Selain Presiden, penyidik menyebut pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik juga menemukan indikasi penghapusan file hasil sadapan dari sistem pemantauan Polri sekitar Oktober 2026. Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Aturan tersebar, belum ada payung undang-undang
Kewenangan menyadap saat ini dimiliki sejumlah lembaga, antara lain Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Dasar hukumnya tersebar di berbagai undang-undang sektoral dan aturan internal masing-masing lembaga, dengan standar izin, jangka waktu, dan pengawasan yang tidak seragam.
Padahal Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 sudah menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang, bukan dengan peraturan di bawahnya. Lebih dari 15 tahun berlalu, amanat itu belum terpenuhi.
DPR sebenarnya sudah bergerak. Dalam rapat paripurna 8 Desember 2025, RUU Penyadapan ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif Badan Legislasi. Namun hingga November 2026, rancangan itu belum disahkan.
Pemerintah janjikan evaluasi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyadapan terhadap Presiden dan para menteri sebagai masalah serius bagi negara. Ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan dan penggunaan perangkat sadap di institusi negara, berkoordinasi dengan Kemenko Polkam dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sehari kemudian di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), Yusril dilaporkan melangkah lebih jauh dengan mengusulkan BSSN menjadi pengawas eksternal bagi seluruh lembaga negara yang memiliki perangkat dan kewenangan menyadap. Hingga berita ini ditulis, BSSN belum memberikan tanggapan atas usulan tersebut.
Yusril juga menyampaikan bahwa dari pemeriksaan sementara, penyidik belum menemukan indikasi makar. Motif penyadapan masih didalami.
Ombudsman RI ikut mendesak pembenahan. Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan menegaskan tidak boleh ada kewenangan aparat penegak hukum yang berjalan tanpa kontrol dan pertanggungjawaban. Menurut dia, evaluasi perlu mencakup mekanisme pemberian perintah penyadapan, pengendalian akses terhadap perangkat dan data elektronik, serta sistem pencatatan setiap tindakan aparat.
Mengapa penting bagi publik
Penyadapan adalah alat sah untuk membongkar kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Namun alat ini langsung bersinggungan dengan hak privasi warga. Tanpa undang-undang yang tegas mengatur siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, berapa lama, dan bagaimana hasilnya diawasi, ruang penyalahgunaan tetap terbuka.
Dua hal kini patut dicermati: apakah DPR mempercepat pembahasan RUU Penyadapan sebelum tahun sidang 2026 berakhir, dan seperti apa bentuk evaluasi yang dijanjikan pemerintah, termasuk siapa yang kelak berwenang mengawasi para penyadap.
Status tersangka belum berarti bersalah. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan di pengadilan.
Sumber: Bareskrim Polri; Kemenko Kumham Imipas; Ombudsman RI (siaran pers 4/11/2026); Katadata, Metro TV, Okezone, NU Online, Tirto, Investortrust.
