JAKARTA, KabarPoliticall.com — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), informasi tentang rencana aksi unjuk rasa beredar di media sosial. Berdasarkan penelusuran redaksi atas pemberitaan sejumlah media, sikap kelompok masyarakat terhadap seruan tersebut beragam.
Maklumat Aktivis 98
Salah satu yang dikaitkan dengan seruan itu adalah Maklumat Matraman. Seperti diberitakan Kakinews, sejumlah kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu mengeluarkan Maklumat Matraman. Maklumat itu dibacakan dalam forum diskusi bertajuk “Pemuda Kritisi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam maklumat tersebut, para aktivis meminta pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998. Mengutip Suara.com, keterangan tertulis para aktivis menyebut mereka akan mendesak percepatan Pemilu atau meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya apabila tuntutan tidak dipenuhi.
Menurut pemberitaan Harian Pelita, tuntutan tersebut antara lain mencakup pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penghentian pembakaran hutan dan perampasan tanah.
Adapun soal rencana turun ke jalan pada 10 November, Arasy News menulis para aktivis disebut-sebut berencana turun ke lapangan pada tanggal yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut. Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari pihak penyelenggara mengenai rincian aksi.
Sikap Mahasiswa
Di kalangan mahasiswa, sikap atas seruan itu belum seragam. Tempo melaporkan organisasi kemahasiswaan di beberapa kampus belum bersikap atas ajakan berunjuk rasa pada Hari Pahlawan. Ketua BEM Universitas Indonesia, Yatalathof Ma’shum Imawan, kepada Tempo menyebut kampusnya masih menimbang langkah yang akan diambil.
Rencana Aksi di Riau
Di Pekanbaru, sebuah forum masyarakat menyatakan rencana aksi pada tanggal yang sama dengan isu yang berbeda. Seperti diberitakan iniriau.com, Rumah Besar Perjuangan Rakyat Riau (RBPRR) bersama sejumlah organisasi antarsuku berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 10 November 2026. Forum tersebut menyuarakan tuntutan agar porsi dana bagi hasil migas dan sawit untuk Riau ditingkatkan.
Kelompok yang Tidak Ikut
Sejumlah kelompok lain menyatakan tidak terlibat. Dikutip dari Pojoksatu, Herlambang dari organisasi tenaga kependidikan honorer menyatakan DPP FHNK2I Tendik dan FTI tidak terlibat dalam aksi 10 November 2026 maupun rangkaian aksi lainnya. Menurutnya, organisasinya memilih fokus memperjuangkan status PPPK penuh waktu.
Di sisi lain, beberapa media daring menyebut sebagian informasi seruan aksi yang beredar di media sosial belum dapat diverifikasi. Media-media itu menyoroti belum adanya pengumuman resmi mengenai penanggung jawab dan rincian aksi.
Respons Pemerintah dan Aparat
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap penyampaian aspirasi. Seperti diberitakan Sulselinfo, Kantor Staf Presiden menyatakan kesiapan menampung aspirasi masyarakat serta mengimbau agar setiap aksi penyampaian pendapat berjalan dengan tertib. Sementara itu, kepolisian menegaskan komitmennya untuk menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mengingatkan agar warga tidak terprovokasi.
Penyampaian pendapat di muka umum dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang itu mewajibkan penyelenggara aksi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan.
Redaksi KabarPoliticall akan terus memperbarui informasi ini sesuai perkembangan dan konfirmasi dari pihak terkait.
(Redaksi KabarPoliticall)
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan rangkuman pemberitaan media yang dicantumkan sumbernya. Pihak-pihak yang disebut dalam berita ini dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui redaksi KabarPoliticall.
