MAROS, KabarPoliticall — Pembahasan RAPBD 2027 Kabupaten Maros menyisakan satu pertanyaan besar. Pemerintah daerah merencanakan pinjaman Rp100 miliar untuk membangun gedung perawatan baru RSUD dr. La Palaloi, yang diduga akan menjadi pengganti gedung perawatan lama. Gedung lama itu sudah dirobohkan, dan rumah sakit kini bekerja di bawah tekanan kapasitas, sebagaimana diakui manajemennya sendiri.
Wakil Ketua HPPMI Maros, Ilham Tammam, mengatakan masalah ini langsung menyentuh pasien. “Kamar lama sudah dibongkar, sementara uang untuk gedung yang diduga menjadi penggantinya belum jelas. Selama gedung itu belum berdiri, pasienlah yang harus menunggu,” ujarnya.
Urutan keputusan yang terbalik
Menurut Ilham, persoalan kapasitas ini tidak bisa dilepaskan dari pembongkaran gedung perawatan lama. Pada Mei 2026, anggota DPRD Maros yang meninjau rumah sakit menyampaikan bahwa sejumlah bangunan lama sedang dibongkar, dan tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan pembongkaran. Pada 2025, RSUD menganggarkan Rp700 juta untuk jasa konsultan perencanaan gedung perawatan, yaitu biaya membuat desain gedung, bukan biaya membangunnya. Dokumentasi lapangan menunjukkan gedung di sekitar Ruang Perawatan Mawar B kini tinggal puing.
“Gedung lamanya sudah dirobohkan, tetapi uang untuk membangun gedung perawatan yang baru belum ada,” kata Ilham.
Dalam penyerahan Ranperda APBD 2027, Bupati Maros menyatakan pinjaman daerah Rp100 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur akan difokuskan untuk pembangunan gedung perawatan dan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. La Palaloi. Bunganya disebut sekitar 5 persen, tenornya tiga sampai delapan tahun, dan skemanya masih dibahas. Belum ada keterangan resmi bahwa gedung perawatan dalam rencana pinjaman ini memang untuk menggantikan gedung yang dibongkar. Namun jika dugaan itu benar, gedung pengganti sepenuhnya bergantung pada utang yang belum disetujui.
Mengapa pinjaman itu belum pasti
Ilham memaparkan empat alasan, dua di antaranya bersumber dari regulasi keuangan negara.
Pertama, RAPBD 2027 merancang defisit Rp100 miliar, atau 7,06 persen dari pendapatan Rp1,417 triliun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026 membatasi defisit APBD 2027 pada 2,5 persen dari perkiraan pendapatan, atau sekitar Rp35,43 miliar untuk Maros. Pelampauan batas itu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Kedua, masa jabatan Bupati berakhir pada 2030. Tenor yang lebih panjang dari sekitar tiga tahun akan melampaui masa jabatan tersebut. Untuk pinjaman seperti ini, PMK Nomor 11 Tahun 2026 mensyaratkan pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Bappenas.
Ketiga, Maros memiliki preseden. Rencana pinjaman Rp100 miliar untuk PDAM yang diumumkan pada November 2025 dibatalkan pada Juli 2026. Menurut Bupati, rencana itu “terbentur aturan”.
Keempat, DPRD sendiri masih meminta kejelasan. Dalam pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027, dokumen anggaran dinilai belum konsisten: ada penerimaan pinjaman Rp100 miliar, tetapi di bagian lain tercantum pembayaran pokok utang Rp1,5 miliar.
Kalaupun pinjaman itu disetujui, bebannya tidak kecil. Dengan asumsi bunga 5 persen dan angsuran tahunan tetap, cicilannya berkisar Rp15,47 miliar per tahun (tenor delapan tahun) sampai Rp36,72 miliar per tahun (tenor tiga tahun). Total yang dibayar kembali Rp110 miliar hingga Rp124 miliar. “Angka ini simulasi, karena jadwal resmi PT SMI belum diumumkan. Tetapi justru itu masalahnya: keputusan sebesar ini belum disertai dokumen yang bisa diperiksa publik,” tegas Ilham.
Puncaknya: pasien diminta mencari rumah sakit lain
Tekanan kapasitas itu tampak dalam keterangan rumah sakit sendiri. Menurut manajemen, 38 tempat tidur IGD tidak pernah kosong selama dua bulan menjelang akhir Oktober 2026. Pasien rujukan dari puskesmas kadang menunggu satu sampai dua jam untuk mendapat tempat tidur. Pada 26 Oktober 2026, seorang pasien yang menurut penjelasan manajemen di DPRD membutuhkan rawat inap disarankan mencari fasilitas kesehatan lain, karena ruang rawat inap sedang penuh. Peristiwa itu memicu protes keluarga dan menjadi sorotan publik.
Rumah sakit dan DPRD kemudian menyimpulkan bahwa akar masalahnya adalah miskomunikasi petugas. Ilham menilai kesimpulan itu terlalu sempit. “Cara petugas berbicara memang perlu diperbaiki. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa rumah sakit sampai penuh. Itu masalah kapasitas, dan persoalan kapasitas tidak bisa dipisahkan dari gedung yang dirobohkan sebelum penggantinya pasti,” ujarnya.
Ilham mengakui pembongkaran bukan satu-satunya faktor. Kunjungan pasien memang meningkat, dan IGD juga sedang direnovasi. Namun jumlah tempat tidur rawat inap yang hilang akibat pembongkaran sampai sekarang belum pernah diumumkan.
“Satpam yang dikeluarkan dan petugas yang ditegur tidak akan menambah satu pun tempat tidur. Kepastian gedung pengganti semestinya datang lebih dulu sebelum gedung lama dirobohkan,” pungkas Ilham.
HPPMI Maros membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan manajemen RSUD dr. La Palaloi untuk meluruskan data dalam tulisan ini.